22 Tahun Reformasi: Indonesia dalam Hegemoni Oligarki

TIMESINDONESIA, MALANG – Diskursus reformasi seringkali didengungkan jadi gerakan kemenangan Civil Society atas arogansi kekuasaa di Indoneseia. Sejauh mana anggapan itu masih relefan? Apakah reformasi memiliki resonansi untuk menukar lanskap politik menjadi lebih egaliter dan demokratis serta membebaskan Indonesia dari berbagai belenggu yang dipraktikan pada rezim orde baru? Kok dinamika dalam transisi reformasi malah dihegemoni oleh seglintir orang? Kemanakah prospek reformasi?

Romantisme reformasi yang terkesan euforia tanpa melibatkan perubahan progresif membawa Indonesia pada tanda tanya besar bakal masa depan Indonesia yang lebih baik, sejahtera, adil, dan makmur akan segera tercapai atau sebaliknya terkubur. Opressi Politik, Korporatisme, Diktatorialisme, Sentralitas kekuasaan, Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta pelbagai promblem sosial lain yang di lahirkan oleh rezim orde baru berujung pada protes sosial. Gerakan penolakan kepemimpinan yang diktator itu mendapatkan momentumnya di dalam 21 Mei 1998 ketika Sooharto menyatakan diri untuk mundur sebagai presiden akibat merebaknya protes baik secara nasional.

Putaran rofomasi memperoleh legtimasi gerakannya secara geniune saat terjadinya krisis moneter meinmpa Indonesia pertengahan tahun 1997 yang kemudian tidak mampu pada bendung lagi oleh rezim. Kenaikan BBM yang disusul kenaikan harga barang sembako dan kebtuhan asosiasi lainnya semakin menyudutkan kehidupan masyarakat dalam bingkai kemiskinan yang jauh dari gambaran hidup sejahtera sebagaimana dengan tertuang dalam amanat konstitusi dan gagasan pancasila sebagai ideologi. Gerakan tersebut melahirkan beberapa tuntutan sebagai berikut, (1). Adili Soeharto dan kroni-kroninya. (2). Laksanakan amendemen UUD 1945. (3). Hapuskan Dwi Kegiatan ABRI. (4). Pelaksanaan otonomi kawasan yang seluas-luasnya. (5). Tegakkan supremasi hukum. (6). Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Meskipun berhasil menggulingkan rezim tata baru dan mengajukan berbagai tuntutan guna melangsungkan perubahan, reformasi tampaknya tidak berhasil untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang disodorkan dan terus dibanggakan hingga detik ini. Alih-alih mengawal dan meralisasi pelbagai tuntutan itu, para reformis justru terjerumus di ambisi politik pribadi dan keinginan kelompoknya. Hal ini selain membayangkan gerakan yang tidak terintegrasi secara ideologis, juga menggambarkan api ideaslisme tidak bertahan lama dan mati ketika kekuasaan telah runtuh.

Seperti adagium yang diungkap oleh Hana Arendt, Bahwa Mereka yang revolusioner akan berubah menjelma konservativ ketika sehari revolusi lengkap. Kekosongan struktur kekuasaan menjadi oase yang lebih menggiurkan para reformis ketimbang menyusun platform yang sahih akan agenda perubahan kearah dengan demokratis, bebas korupsi, dan menciptakan perlakuan persamaan hukum bagi pada setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Kegagalan reformasi tampak tergambarkan di berbagai hal, terkekangnya kebebasan berekspresi dan berpendapat baik melalui regulasi maupun perlakuan represif aparat, korupsi yang kian melambung tinggi sejak tahun ke tahun tanpa berujung pada penyelesaian kasus dan minimnya transparansi, serta praktik birokrasi dengan masih terikat secara primordial serta feodal menjelaskan lebih lanjut kekosongan peran para aktor reformis di dalam mengawal agendanya secara utuh.

Sebagian besar dari aktor reformis pasca orde baru justru menduduki lembaga legislatif, kehadiran itu dalam parlemen ternyata tidak untuk bertindak mewakili aspirasi masyarakat dengan mendambakan perubahan, terutama yang meyakinkan dalam tuntutan reformasi, melainkan malah mengokohkan dan mengakomodasi kepentingan sebagian elite lama bekas kroni sistem baru.

Demokrasi yang diterapkan dalam periode reformasi tidak melahirkan suatu perubahan politik reformis, ketiadaan partai politik alternatif dengan berbasis pada pergerakan rakyat seperti buruh dan petani. Ketiadaan partai politik sebagai perangkat demokrasi yang berbasis pada rakyat tidak sepenuhnya merupakan kontribusi dari polarisasi/fragmentasi dalam masyarakat, melainkan disebabkan oleh aspek prosedural pendirian partai yang tak bisa dijangkau oleh masyarakat umum karna mahalnya biaya pendirian golongan.

Partai politik sebagai perangkat demokrasi kelembagaan representatif benar signifikan memberi harapan pada jalannya transisi politik, namun berbagai regulasi hukum yang mengatur secara spesisfik mekanisme pendirian partai sudah sejak awal hanya memberikan kemungkinan di mereka, para oligarki yang mempunyai kekayaan melampaui kekayaan umumlah yang bisa mendirikan. Sampai disini, Kegagalan mereformasi Indonesia tidak hanya mengikat tuntutan yang tidak terealisasi dengan optimal dan komprehensif, melainkan pula dikarenakan adanya persoalan yang lebih fundamental dan menghegemoni gerakan beserta para aktor gerakan tersebut.

Kuasa Oligarki Pasca Reformasi

Pasca 1998, berbagai literatur dari peneliti politik terkemuka mengahadirkan ragam perspektif baru untuk menganilisis kembali metode keruntuhan rezim orde baru. Kerusakan tersebut tidak lagi statis sebagai gerakan murni dari civil society melainkan akibat dari konflik faksi oligarki orde baru. Anlisis mutakhir ini menjadi menguat ketika Perombakan dengan embel sistem demokrasi justru lebih leluasa memeberi legitimasi buat tumbuh kembangnya kuasa oligarki ketimbang pada masa pemerintahan sebelumnya yang mana oligarki terkungkung dalam sentralitas kekuasaan eksekutif.

22 tarikh reformasi berlangsung tanpa memiliki getaran apapun, transisi demokrasi dan keseimbangan dicengkram oligarki, suara rakyat yang didaulat sebagai suara Tuhan seketika berubah sebagai daulat oligarki. RUUKUHP, RUU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law, dan Pengesahan atas mutasi UU Minerba yang dikehendaki secara sepihak oleh oemerintah dengan memakai pembatasan sosial ditengah wabah covid 19 adalah bagian yang integral dari interest oligarki.

Pemerintah berfungsi sekedar sebagai penyedia dalam proses memperlancar dominasi pengaruh oligarki melalui pelbagai kerangka dasar, ketimbang menjadi pelayan masyarakat. Ironisnya, sebagian besar anggota parlemen yang ikut dalam pengegasahan dan perencanaan uu terkait, adalah bagian dari aktor reformis. Jadi, secara hemat, reformasi justru membentuk tatanan dimana para aktor yang dulunya reformis menuntut perubahan kini menjalin hubungan erat dengan para oligarki.

Kenapa hal yang serupa itu ini bisa terjadi? Kenapa lalu mereka yang kritis kini terpojok secara politis? Jawabannya ialah postulat akurat dari Jeffrey A. Winters, bahwa ketidak setaraan kepemilikan material akan melahirkan ketimpangan politik. Serta runtuhnya orde baru tidak kemudian membenarkan lenyapnya ideologi orde gres. Kita tentu tahu, bahwa oligarki memiliki spesifikasi kekayaan yang melampaui kekyaan umum, konsentrasi kepemilikan material ini kemudian menjadi power untuk mendikte dan mendistorsi kebijakan negeri.

Kesenjangan kepemilikian material berakibat langsung pada ketimpangan kebijakan, para aktivis dan kalangan intelektual kritis yang ingin terjun pada kekuasaan untuk mentransformasi keadilan tak bisa kemudian mengabaikan cengkaraman oligarki yang dominan, mengingat cost politik Indonesia yang memang diseting garib, pendirian partai politik yang hanya bisa dibangun dengan pendanaan yang besar, serta perangkat demokrasi yang lain yang hanya bisa didapatkan mencuaikan akses oligarki, maka secara otomatis mengharuskan terjalinnya relasi antara donatur politik dengan aktor politisi.

Hubungan politis ini dalam akhirnya tidak bisa dikompromikan dengan kepentingan rakyat, keberhasilan politisi yang didukung oleh pendaan oligarki menjadikan kinerja politisi tidak untuk didistribusikan bagi rakyat, melainkan hanya buat mengabdi pada kepentingan oligarki. Idelogi orde baru yang cenderung menolong kepentingan elite serta menghasilkan kelompok yang apolitis tampak jelas. Klub tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, keputusan sepenuhnya berada ditengah negeri dan dipraktikan secara sepihak. Padahal, paraktik demokrasi yang substansial serta konstitusional ialah adanya keterlibatan kaum.

Dinamika Reformasi malah menanmpakan keadaan yang kontras secara kepentingan rakyat, merebaknya diskursus oligarki, distruth atas pemilu yang men golput, serta munculnya ketidakpercayaan kelompok pada lembaga-lembaga representaif adalah bagian yang satu dari gagalnya putaran reformasi. Menyongsong peringatan 22 tahun reformasi pada 21 mei mendatang, apalagi yang akan didengungkan? Apakah tetap pada romantisme sejarah? Ataupun sebaliknya menghadirkan reformasi jilid perut?

Reformasi telah kehilangan kapasitas dan idealisme untuk menukar tatanan yang hegemonik. Kondisi yang makin memberi karpet merah bagi oligarki sudah seharusnya diinterupsi balik, reformasi jilid dua diperlukan untuk menegakan kembali walfare state dan meralisasi berbagai amanah konstitusi. Minus perubahan radikal yang mampu melenyapkan ideologi dan mentalisme orde terakhir, Indonesia tidak akan bisa muncul dari lumpur kuasa oligarki. Indonesia membutuhkan perubahan yang transformatif & gerkan civil society yang terintegrasi secara ideologis, tanpa gerkan yang transformatif dan ideologis, perubahan akan hanya bermakna euforia dan berjalan tenpa platform yang jelas.

***

*)Oleh: Yusril Toatubun, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mandiri Malang.

*) Tulisan Pendapat ini sepenuhnya adalah tanggungjawab setia, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Kopi TIMES atau ruangan opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah suntuk 4. 000 karakter atau kira-kira 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri serta nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.