Ahamd Basarah: Tak Ada Ruang Untuk PKI Kembali Bangkit

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah memastikan tidak ada ruang bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk kembali hidup. Dia berharap pihak-pihak tertentu, cantik kalangan politisi, akademisi, maupun umum, untuk tidak khawatir serta membesar-besarkan isu kebangkitan partai terlarang ini di Indonesia.

Peryataan Basarah itu disampaikan zaman memberikan ceramah Pancasila secara virtual terhadap mahasiswa Pascasarjana Jurusan Ketahanan Nasional Universitas Brawijaya Jumat (15/5/2020) sore sekaligus untuk merespon ramainya pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang tidak mencantumkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai pola terlarang di seluruh wilayah Negeri Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kesibukan untuk mengembangkan paham atau pedoman Komunisme /Marxisme.

“TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, tanpa disebutkan dalam RUU Haluan Paham Pancasila pun, organisasi terlarang ini dan ajaran komunismenya tak agak-agak lagi dibangkitkan kembali dengan cara apa pun, ” tandas ahli bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini.

Patuh Basarah yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan, dalam Sesi Paripurna MPR RI Tahun 2003, MPR RI telah mengeluarkan TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang secara populer disebut secara ‘’TAP Sapujagat’’.

Dikenal demikian karena TAP MPR Cetakan I Tahun 2003 ini menyimpan Peninjauan Tehadap Materi dan Posisi Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI sejak 1960 sampai 2002. Dan setelah keluarnya TAP MPR No I Tahun 2003 ini, MPR sudah tidak teristimewa punya wewenang untuk membuat TAP MPR yang bersifat mengatur keluar (regeling).

Dari total 139 TAP MPRS/MPR yang pernah keluarkan, semuanya dikelompokkan menjadi enam kategori dengan rincian sebagai beserta: Pertama, sebanyak delapan TAP MPR dinyatakan tidak berlaku. Kedua, 3 TAP dinyatakan tetap berlaku secara ketentuan tertentu. Ketiga, delapan TAP dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu.

Keempat, 11 TAP dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang. Kelima, sebanyak lima TAP dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib mutakhir oleh MPR hasil pemilu tarikh 2004. Terakhir sebanyak 104 TAP dinyatakan dicabut maupun telah sempurna dilaksanakan.

Oleh sebab MPR saat ini sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk melaksanakan ataupun mencabut TAP MPR oleh sebab itu secara yuridis ketatanegaraan pelarangan PKI dan ajaran Komunisme dalam TAP MPRS XXV Tahun 1966 telah bersifat permanen.

“TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu masuk dalam kelompok ke-2 dan dinyatakan masih berlaku. Oleh sebab itu, sekali lagi, tak perlu ada kekhawatiran PKI bakal bangkit sedang, ’’ ucap Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma) itu.

‘’Apalagi ada regulasi lain yang juga mengatur perkara itu, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Bersangkutan Dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negeri. Undang-undang ini memuat larangan menyerakkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, secara ancaman pidana penjara dua patos tahun sampai dengan 20 tarikh penjara. Dengan demikian, tidak ada ruang lagi bagi PKI buat kembali bangkit. ”

Pada bagian lain, Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga meneruskan ancaman gerakan Islam Transnasional yang tengah melakukan propaganda di desa air, satu di antaranya ialah organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sejak didirikan oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina tahun 1953, organisasi yang mengusung konsep khilafah ini telah menyebar di banyak negara, termasuk di Indonesia.

Menurut Basarah, sepak terjang HTI memang tidak identik melayani tindakan kekerasan. Akan tetapi dakwah yang dipropagandakannya demikian berbahaya lantaran mengusung konsep Khilafah Islamiyyah, sebuah imperium tunggal yang melintasi lin sekat-sekat wilayah negara dan menegasikan konsep nasionalisme bangsa Indonesia.

Sebagai organisasi massa (Ormas), HTI telah dibubarkan tidak cuma berdasarkan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tapi juga oleh pengadilan hingga lapisan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bernomor 27 K / TUN / 2019 & resmi diputus pada Kamis 14 Februari tahun 2019. Untuk tersebut, ia mengajak semua pihak buat hanya berpegang pada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara.

“Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara Indonesia yang mengayomi kita semua sebagai bangsa dengan suku dan pilihan agama berbeda-beda. Pancasila memuat unsur-unsur ketuhanan. Sejak kelahirannya Pancasila tidak pernah kontradiktif dengan agama tetapi justru keduanya saling melengkapi. Pancasila sebagai dasar negara yang final juga telah diterima baik oleh dua organisasi Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta organisasi keagamaan lainnya, ’’ tandas Pemangku Ketua MPR RI Ahmad Basarah. (*)