Akdemisi Dedeng Zawawi: Terbukti Politik Uang, Calon Bisa Diskualifikasi

TIMESINDONESIA, MUSI RAWAS – Dedeng Zawawi, Pengamat Hukum, Politik dan Peraturan Negara Fakultas Hukum (FH) Universitas Sriwiijaya mengingatkan Bawaslu (Badan Penilik Pemilu) untuk menindak tegas para-para pelaku politik uang di Pilkada.

“Penindakan ini mampu dilakukan apabila mengandung unsur kebijakan uang. Penegakan hukum bagi pelanggar aturan Pilkada terutama politik uang ini sanksinya cukup berat yakni dapat didiskualifikasi secara langsung dalam tahapan Pilkada bagi Pasangan Bahan yang terbukti melakukan politik kekayaan, ” terangnya pada awak jalan, Minggu, (18/10/2020).

Dedeng merujuk ketentuan Pasal 73 jo 135A dan Pasal 187A (ayat 1) Undang-Undang (UU) Nomor (No) 10 Tahun 2016 tentang Modifikasi Kedua Atas UU No satu tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No satu tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Peraturan.

“Dalam aturan tersebut tidak hanya memberikan, menjanjikan selalu yang dapat mempengaruhi penyelenggara & pemilih sudah masuk unsur pelanggaran Kampanye, ” kata alumni FH UNSRI ini.

Dedeng menjelaskan semua unsur baik awak pemenangan (Timses), relawan, pendukung yang melakukan upaya politik uang elok menjanjikan dan memberikan uang atau materi untuk mempengaruhi pemilih bisa ditindak dan dikenai sanksi sesuai aturan berlaku.

“Sesuai UU No 10 tahun 2016, jika dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif serta terbukti dilakukan Paslon maka sanksi dapat didiskualifikasi pada pencalonan pemilihan kepala wilayah, ” jelas Dosen FH UNSRI tersebut.

Dedeng mengutarakan, kinerja Bawaslu sesuai dasar pelaksanaan Pilkada diperlukan kecermatan, ketelitian dan kinerja yang maksimal. Karena modus money politik dapat dilakukan bermacam-macam pola untuk menghindari sanksi hukum termasuk modus ‘Sales’ pilkada.

“Kita yakin Bawaslu bekerja dengan kinerja yang tertib dalam rangka mewujudkan pilkada dengan berkualitas dan bermartabat, ” terangnya.

Dirinya menambahkan kalau pola penyebaran politik uang bisa menyebabkan para pemilih tersandera hendak komitmen untuk memilih pasangan bahan yang telah ditentukan.

“Apalagi jika ada komitmen  melalui pelimpahan atau memberikan berkas atau data penting seperti KTP (kartu isyarat penduduk) dan KK (kartu keluarga), ” papanya.

Modus lain, lanjutnya, menggunakan semacam pola lelang artinya pasangan si A memberi sejumlah nilai tertentu, oleh karena itu pasangan lain harus melebihi pada jumlah yang lebih tinggi, yang digunakan untuk membeli nilai bahana pemilih melalui politik uang.

Fenomena  lain juga calon pemilih memberikan copi berkas ke masing-masing calon, artinya siapapun yang terpilih tak jadi masalah, yang penting telah ada pendapatan, dan hal itu adalah pemahaman keliru yang sanggup menurunkan kualitas demokrasi.

“Calon terpilih secara kualitas menjelma rendah karena pola tersebut memupuk maraknya KKN (korupsi, kolusi serta nepotisme), dimana calon terpilih jikalau menggunakan dasar money politik dengan terstruktur, sistematis dan masif telah dapat dipastikan berpikir untuk membatalkan modal yang telah dikeluarkan, ” bebernya.

Menurut Dedeng, target yang dibidik biasanya merupakan kalangan pemilih menengah ke bawah yang dianggap lebih mayoritas dalam jumlah suara selain pemilih instan yang tidak perlu melihat visi misi calon.

Faktor penyebab hal ini, ujarnya, biasanya karena program yang diusung paslon yang sulit terealisasikan sehingga sampai pada tataran janji-janji kampanye, dengan menyebabkan para pemilih manaruh ketidakpercayaan terhadap calon yg berlaga di Pilkada.

“Yang memutar penting adalah masih lemahnya ‘penegakan hukum’ bagi pelanggar aturan Pilkada terutama politik uang. Padahal sanksi dengan diatur cukup berat bagi pelanggar yaitu dapat didiskualifikasi secara langsung pada tahapan Pilkada bagi paslon yang terbukti melakukan politik kekayaan, ” kata Dedeng Zawawi. (*)