Dede-Yusuf-Desak

Dede Yusuf Desak Pajak Bantuan Sekolah Dibatalkan

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Wakil Ketua Komisi X DPR MENODAI Dede Yusuf menolak rancangan pemerintah mengenakan pajak bagi layanan pendidikan. Dede menghargai niat pemerintah itu sebagai kebijakan berbahaya karena hendak menjerumuskan dunia pendidikan ke dalam iklim komersialisasi.

“Itu yang kita takutkan. Memang sekolah tidak semuanya gratis. Tapi tanpa juga berarti dunia pelajaran dikomersialisasikan, ” tegas Dede Yusuf, Minggu (13/6/21).

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini mengindahkan pemerintah seperti yang teristimewa panik. Sebab, di masa kondisi ekonomi dan baik budaya lagi terimpit buah pandemi, tiba-tiba mengeluarkan rancangan yang justru memperberat dunia pendidikan.

“Ini terlihat negara seperti pantas panik. Bahkan sembako pula dipajaki, termasuk pendidikan, ” ungkapnya.

Dede yang lima tahun pernah jadi kepala komisi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan ini melihat pemerintahan Jokowi tidak bijak. Dalam saat banyak sekolah ambruk akibat pandemi, tiba-tiba muncul kebijakan akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi dunia pendidikan. “Sangat tak tepat dan tidak bijak, ” tandasnya.

Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur sektor yang dikenai PPN. Jasa serta layanan pendidikan termasuk yang dikecualikan.

Pemerintah telah mengajukan revisi peraturan tersebut. Salah satu klausulnya mencabut jasa pendidikan yang dikecualikan. Dengan kata lain, jika revisi undang-undang itu disahkan DPR maka uluran tangan pendidikan otomatis akan terkena PPN.

Dasar itulah yang memantik penolakan publik. Khususnya dunia pendidikan. “Kalau sesuai Undang-undang Dasar 45 dan UU Sisdiknas, pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan bangsa. Makanya keluar bantuan derma operasional sekolah atau MASTER. Rasanya sangat tidak bijaksana jika fungsi pelayanan terbuka yang menjadi tanggung jawab negeri pun dipajakin, ” nyata Dede.

Arah dasar itulah, parlemen dibanding Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini akan membawa persoalan tersebut dalam kupasan di Komisi X dengan salah satunya membidangi pelajaran.

“Kita hendak diskusikan di Komisi X dan menurut saya betul tidak tepat. Dan ana akan minta dibatalkan, ” tandas Dede Yusuf. (*)