DPRD Kota Cirebon Nilai KUA PPAS Tidak Sesuai dengan RAPBD

DPRD Kota Cirebon Nilai KUA PPAS Tidak Sesuai dengan RAPBD

TIMESINDONESIA, CIREBON – DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat telah melaksanakan rapat internal perbincangan laporan RAPBD dengan komisi-komisi terpaut. Dalam rapat internal yang digelar Senin (16/11/2020). tersebut Ketua DPRD Affiati, Spd, didampingi Wakil Ketua DPRD Fitria Pamungkaswati mempersilahkan pada setiap ketua komisi dan perwakilan mengantarkan laporannya masing-masing.

Masukan pertama disampaikan oleh komisi utama yang diwakilkan Tunggal Dewananto menjelaskan dari hasil pantauannya, terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD yang dianggarkan buat masing-masing kegiatan di DPUPR terpangkas hingga 15 persen.

“Kalau dihitung dari semua Pokir yang ada terpangkas sekitar Rp 2, 6 M, ” perkataan Affiati, Rabu (18/11/2020).

Perwakilan Komisi II DPRD Praja Cirebon Hendi Nurhudaya menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD 2021 dengan SKPD belum dilaksanakan secara keseluruhan sebab beberapa SKPD belum siap.

“Dari pembahasan yang dilakukan, Komisi II melihat terdapat kurang pos anggaran yang berubah tak sesuai dengan KUA PPAS dengan disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, ” kata Hendi.

Perwakilan Komisi III DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik mengirimkan bahwa RAPD TA. 2021 tidak sesuai dengan KUA PPAS.

Fitrah Malik menyoroti satu hal terkait anggaran untuk BPJS yang sudah disepakati sebesar Rp 30M untuk mencapai Universal Health Coverege (UHC 100 persen) telah berubah menjadi Rp 20M.

“RAPBD ini tidak sesuai dengan PMDN No. 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2021 dan tidak sebati dengan Amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Tata Keuangan Daerah, yang mana dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa RAPBD harus sesuai dan mengacu pada KUA PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah beserta DPRD, ” lanjutnya.

Tatkala itu Fraksi PAN DPRD Kota Cirebon Dani Mardani menanggapi kalau ada beberapa Pos anggaran yang berubah tidak sesuai dengan KUA PPAS, seperti Program Peningkatan hidup yang semula 6 M berubah menjadi 10 M.

“Apa yang disampaikan Fitrah aku amini, karena tidak sesuai secara KUA PPAS dan RAPDB, tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pembentukan APBD TA. 2021 yaitu PMDN No. 64 Tahun 2020, ” ucapnya.

Dani kendati menyampaikan akan tetap berjuang buat mengembalikan Anggaran BPJS harus sebati KUA PPAS yang disepakati yaitu 30M.

Diakhir kerap Fitria Pamungkaswati menanggapi laporan komisi-komisi menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Inkonsisten terhadap apa yang sudah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD yang sudah dibuat Berita Jadwal Kespakatan dan sudah diparipurnakan.

Affiati menyatakan akan menampung semua hasil laporan dari komisi-komisi ini dan akan membuat tulisan kepada Kepala Daerah untuk menjelaskan hasil laporan komisi-komisi. (*)