Jadilah “Manusia Setengah Dewa”

TIMESINDONESIA, MALANG – Pakar hukum kenamaan Sudikno Mertokusumo pernah menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan hajat manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Oleh karena berbagai ragam ancaman dan bahaya yang kala menerpa manusia, maka manusia menetapkan akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya biar manusia dapat hidup lebih sejuk. Perlindungan kepentingan itu tercapai secara membentuk suatu peraturan hidup ataupun kaidah disertai dengan sanksi dengan bersifat mengikat dan memaksa.

Dalam ranah itu, public jaranga menanyakan, termasuk kalangan pengemban profesi hukum seperti notaris, mengapa hidup yang dijalani atau aktifitasnya dalam memberikan pelayanan kepada konsumen atau pihak lain harus dipaksa taat pada hukum dan isyarat etik? Atau mengapa harus tersedia kepatuhan atau kesetiaan pada cara yang dberlakukan oleh negara?

Jika ditelisikk secara filosofism bahwa sasyarakat secara umum haluan kalau eksistensi atau kehadiran suatu produk hukum atau norma-norma yuridis itu sangat penting bagi kehidupannya. Mengapa negara membuat norma atau mengapa sekelompok orang atua Lembaga memproduk kode etik, yang nota bene berisi norma-norma, ya sebab norma-norma ini bermanfaat untuk mengatur hubungan seseorang atau sekelompok karakter dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya atau antara pihak dengan satu dengan pihak yang lainnya, yang membuat kehidupan manusia menjadi tertib, adil, beradab, atau terpenuhi hak-haknya.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA KUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dengan kata lain, negara itu membentuk norma sebagai bagian dari sistem untuk mengatur kepentingan banyak diantara kita supaya setiap orang yang menunjukkan aktifitasnya di tengah masyarakat ataupun dalam hubungan kepentingan dengan orang atau pihak lain mempunyai landasan kepastian yang jelas, yang tetap saja kepastian inilah yang kemudin ditindaklanjuti lewat peran para pengemban profesi hukum seperti notaris, sehingga disinilah diantaranya yang membuat notaris harus menjaga martabatnya.

Hak-hak atau ragam kepentingan dengan diatur Negara itu diataranya bisa terbaca dalam Undang-Undang Republik Nusantara Nomor 2 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan produk legislalatif yang menunjukkan, bahwa pembaruan hukum yang dikerjakan oleh negara, khususnya yang mengatur notaris adalah berkaitan dengan keinginan pemenuhan hak–hak masyarakat dan dunia hukum. Dalma norma yuridis ini sudah jelas sekali digariskan strategisnya peran notaris.

Ketentuan tersebut juga jelas menunjukkan, bahwa produk yuridis itu bermanfaat buat subyek hukum, dalam hal tersebut masyarakat yang membutuhkan perlindungan tempat kepentingan-kepentingannya. Masyarakat yang membutuhkan begitu ini diantaranya pemohon jasa servis hukum seperti seseorang yang berkunjung kepada notaris.

Pada setiap pelaksana profesi hukum juga ada hubungan kepentingan dengan baragam karakter atau pihak. Salah satu pemangku profesi hukum ini adalah notaris. Hidup siapapun di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak tersendiri notaris adalah terikat dengan asas yuridis.

Kita prinsip, bahwa norma hukum dibutuhkan untuk mengatur hubungan kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Dalam hubungan yang dibangun oleh setiap orang atau bagian, ditentukan oleh norma yang mengaturnya. Norma yang mengatur ini menjadi pijakan kepastian bersikap dan berperilakunya, sehingga diidealisasikan tidak ada kepribadian yang “tidak normal” atau berpenyakitan menyimpnag yang ikut mempengaruhinya.

INFORMASI SEKITAR UNISMA KUNJUNGI www.unisma.ac.id

Setiap cara yuridis selalu dikaitkna dengan perbuatan manusia, termasuk pengemban atau pengelola profesi notaris. Pengaturan itu sanggup terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Cetakan 30 Tahun 2004 Tentang Bagian Notaris. Dalam penjelasan ini disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia jadi negara hukum berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersemangat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan kebaikan hukum kepada masyarakat, perlu memperoleh perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum kepada pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Norma tersebut sudah jelas, bahwa notaris itu sosok yang sangat dibutuhkan bukan hanya oleh penghadap atau peminta layanan akte di masyarakat, tetapi juga sungguh dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini untuk serta menjaga konstruksi kehidupan kebermasyarkatan dan kebernegaraan, sehingga notaris harus menunjukkan dirinya sebagai manusia-manusia “setengah dewa”.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA KUNJUNGI www.unisma.ac.id

*)Penulis: Sunardi, Doktor Ilmu Hukum dan Pemimpin Program Studi Magister Hukum Kenotariatan Pascasarjana, Universitas Islam Malang (UNISMA).

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id