Kemenag RI Percepat Proses Sertifikasi Negeri Wakaf

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Agama RI (Kemenag RI) dan Kementerian Agraria dan Peraturan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengabulkan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf.

“Komitmen Kemenag disambut baik Kementerian ATR/BPN buat sama-sama memudahkan dan mempercepat sertifikasi tanah wakaf, ” tegas Menag RI Fachrul Razi di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN yang mengatur fasilitas sertifikasi tanah wakaf. Regulasi itu memberi kemudahan proses sertifikasi negeri wakaf yang wakifnya (pemberi wakaf) tidak diketahui.

Caranya, lanjut Menag, cukup dengan mengajukan dua orang saksi. Jika tersedia masjid yang nadzirnya (pengelola wakaf) tidak ada yang diangkat sebab Badan Wakaf Indonesia (BWI), tambahan Menag, maka cukup dengan nadzir sementara.

Selain tersebut, lanjut Menag, regulasi ini juga mengatur pendaftaran tanah wakaf meniti dua mekanisme, yaitu:

Pertama, Pendaftaran Tanah Sistematis Penuh (PTSL), yakni jika desa itu sudah lengkap maka otomatis segenap tanah di desa itu sudah didaftarkan termasuk tanah wakaf.

Kedua, jika daerah desa wakaf itu mendesak untuk disertifikatkan dan belum masuk PTSL, oleh sebab itu dokumen yang diperlukan bisa tepat dibawa ke kantor pertanahan setempat.

“Kami menyambut jalan kebijakan Menteri ATR/BPN dalam hal fasilitasi kemudahan dan percepatan penyertifikatan tanah wakaf. BPN adalah pacar strategis Kementerian Agama dalam percepatan pensertifikatan tanah wakaf, ” ujar Menag.

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengaku siap mengawal aturan perwakafan ini. Tempat akan mendorong para nazir derma di seluruh tanah air agar tidak mensia-siakan peluang tersebut.

Pihaknya juga akan meminta kepada Kepala Kanwil Kemenag Daerah dan Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota se Indonesia agar mendorong seluruh Besar KUA untuk melakukan pendampingan kepada para nazir wakaf sesuai provinsi kerjanya dalam percepatan pergurusan pensertifikatan tanah wakaf.

“Para penghulu dan Kepala KUA kudu peduli dengan urusan perwakafan dan fungsi pelayanan kebimasislaman lainnya, ” ungkapnya.

Perubahan regulasi sertifikasi tanah wakaf ini telah lama menjadi perhatian Menteri Keyakinan. Dalam Rakor Badan Wakaf Nusantara (BWI) beberapa waktu lalu misalnya, Menag menyampaikan pandangannya bahwa proses administrasi wakaf masih berbelit-belit. Misalnya, seseorang yang akan wakaf harus membuat akta wakaf. Selain tersebut, ia juga harus menunjuk nadzir atau pihak yang menerima harta benda wakaf.

Bersentuhan dengan hal tersebut, Menag minta agar proses sertifikasi tanah wakaf lebih efektif dan efisien. Makin, belakangan kerap muncul sengketa tanah wakaf yang tidak dilindungi secara akta dan sertifikat.

Menag RI menekankan pentingnya pelestarian dan pengamanan aset wakaf pengikut Islam serta perlunya kehatian-hatian dalam mengelola administrasi perwakafan. Kebijakan sertifikasi tanah wakaf Kemenag RI ini akan membawa ketenangan juga kepada para wakif, sehingga tidak perlu khawatir bahwa penguasaan tanah dengan telah diwakafkan akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. (*)