Korban Lumpur Lapindo Menyebut Belum Bisa Pelunasan Ganti Rugi

Korban Lumpur Lapindo Menyebut Belum Bisa Pelunasan Ganti Rugi

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Tragedi lumpur Lapindo pada 2006 silam rupanya masih menyisahkan urusan. Hingga kini, para korban pada wilayah Kabupaten Sidoarjo itu mengaku masih belum mendapatkan pelunasan ganti rugi.

Hal itu diungkapkan salah satu korban Lapindo, Mas’ud saat menggelar konferensi pers di Mapolda Jatim didampingi staf Menkopolhukam, Kamis (17/12/2020).

Mas’ud mengatakan bahwa ada tiga Kecamatan sudah dibayar namun belum dilunasi secara keseluruhan sejak 14 tahun, mulai 2006 sampai 2020. Tiga Kecamatan tersebut yakni Tanggulangin, Porong dan Jabon.

“Sudah 14 tahun kami menderita, tetapi tidak ada etikad baik daripada PT Minarak Lapindo Jaya untuk melakukan pelunasan kepada kami, ” membuka Mas’ud.

Mengadu ke beberapa pihak namun tidak mendapatkan respon, pihaknya kemudian melaporkan ke Menkopolhukam dan mendapat respon baik, bahkan sudah dilakukan audiensi. Tim untuk menangani warga korban lumpur biar dibentuk.

Mes’ud menjelaskan, sebagian warga telah dibayar secara dua skema, ada yang 20: 80, yakni 20 persen telah dibayar dan 80 persen belum dilunasi. Bahkan ada pula warga yang belum mendapatkan pembayaran substitusi rugi 100 persen.

“Jika ditotal sisa pembayaran PT. Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 100 Miliar, dan yang belum dibayar ini warga yang ada dalam PAT (Peta Area Terdampak). Sedangkan yang ada di asing PAT sudah lunas, karena serasi Kepres ditalangi oleh Pemerintah secara APBN, ” ujarnya.

Sementara 150 KK belum mendaparkan ganti rugi. Sebenarnya semua awak ini mempunyai IJB, yang seharusnya setelah dilakukan pembayaran 20 komisi, sesuai ketentuan dua tahun harus dibayar pada 2008. Namun sampai saat ini belum mendapatkan pelunasan.

Sementara itu Pekerja Menkopolhukam Brigjen Pol Erwin C. Rusmana saat mendampingi Korban Lendut Lapindo mengungkapkan, bahwa pihaknya memperoleh disposisi dari pimpinan untuk cepat menyelesaikan persoalan bagi warga target lumpur lapindo.

Dengan adanya laporan dari korban lendut ini, pihaknya langsung menggelar rapat di kantor Menkopolhukam, untuk keahlian data-data yang ada. Usai mewujudkan rapat tersebut langsung menuju ke lokasi.

“Kita dapatkan laporan dari korban lumpur, sehingga dengan cepat kami gelar rapat dengan mengundang Bupati Sidoarjo serta warga untuk mengetahui kondisi real di lapangan, ” ucap Brigjen Pol Erwin C. Rusmana, Pekerja Menkopolhukam.

Posisi Kemenko Polhukam sendiri terkait persoalan Objek Lumpur Lapindo adalah mengkoordinasikan siapa dengan bertanggung jawab. Kemudian nanti pelindung hukumnya, apakah mengikuti hasil kesimpulan MK, mengikuti Perpres yang ada atau Diskresi yang nantinya akan dilakukan tingkat Menko, sehingga akan tersedia keputusan di tingkat Pusat. (*)