Krisis Komunikasi, Ribut Elit Soal Rem Darurat dan Arahan Jokowi Soal Prof Wiku

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Jakarta – Penulis mengusulkan agenda 24 Agustus 2020 diperingati sebagai hari penanganan krisis komunikasi nasional, mengapa?, nanti akan dijelaskan pada kronologi di bawah, dan kaitannya dengan ribut-ribut elit di jalan soal rencana rem darurat oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pertama, tanggal 24 Agustus 2020. Dalam rapat terbatas bersama para-para menteri di Istana negara, Presiden Jokowi mengatakan “yang boleh kata soal penanganan Covid-19 adalah Prof Wiku, kalau ingin bicara, oleh sebab itu ajak bicara dulu Prof Wiku”.

Begini pernyataan Presiden Jokowi: “Saya minta setiap mau statement yang urusan mengenai Covid-19, betul-betul, ditanyakan lebih dulu dengan yang namanya Prof Wiku. Waspada. Satu itu saja yang namanya Prof Wiku yang bicara, jika memang mau bicara, ajak Prof Wiku bicara dulu. ” (ada videonya di detikcom).

Kedua, tanggal 7 September 2020, Presiden Jokowi dalam pidatonya dalam istana negara mengatakan: perlu beta ingatkan, kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan dengan baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Berarti fokus kita yang nomor utama adalah kesehatan dan penanganan Covid-19. Sekali lagi saya ingin perintahkan jajaran Komite penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, TNI, POLRI betul-betul biar yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 menjadi prioritas. Sekali lagi bila penanganan Covid-19 baik, maka ekonomi akan membaik. (ada videonya).

Ketiga, tanggal 9 September 2020, Gubernur Anies Baswedan didampingi Wagub DKI Jakarta Ariza Patria mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menarik rem darurat di Senin 14 September 2020 untuk menyelamatkan nyawa warga dari Covid-19. (ada videonya).

Keempat, tanggal 10 September 2020, Ahli Bicara Satuan Tugas (Satgas) Pengerjaan Covid-19 Professor Wiku Adisasmito mengatakan dalam wawancara dengan Najwa Shihab: Semua pemerintah daerah, semua pimpinan daerah harus merewiew kembali tanda yang ada sekarang, kalau menetapkan melakukan rem darurat seperti DKI Jakarta, maka lakukan itu demi keselamatan masyarakat. (ada videonya).

Kelima, tanggal 10 September 2020, Mantan Juru Bicara Negeri untuk Penanganan dan Pencegahan Covid-19 yang juga sebagai Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto mengatakan: Anies, kata Yuri, juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait keputusan ini. “Nggak perlu (ada izin lagi), cuma ngasih tahu saja. Bercakap-cakap sudah (koordinasi), ” ujarnya. (detikcom 10/9/2020).

Hal ini dikuatkan oleh Kepala Bidang Jalan dan Opini Publik Kementerian Kesehatan tubuh ( Kemenkes) Busroni mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak menetapkan meminta izin lagi kepada Kemenkes perihal rencana penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB). Sebab, izin untuk melaksanakan PSBB yang sebelumnya diterbitkan oleh Kemenkes pada 7 April 2020 belum dicabut. (Kompascom).

Keenam, tanggal 10 September 2020, Wagub DKI Jakarta, Ariza Patria mengutarakan keputusan kembali memberlakukan PSBB itu sudah sesuai dengan arahan Kepala Joko Widodo agar lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. “Sebagaimana juga arahan Pak Presiden, bahwa kita mengutamakan keselamatan dari masyarakat. Itu yang menjadi prioritas Negeri Pusat dan Pemerintah DKI betul mendukung, kita mengutamakan kesehatan kesejahteraan seluruh warga, ” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Ketujuh, tanggal 10 September 2020, Gajah Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan: IHSG Terjun di Lembah 5. 000 karena Pengumuman Gubernur DKI. Dua hari berikutnya, boleh kenapa Ridwan Kamil bicara pula soal lantai saham.

Kedelapan, tanggal 11 September 2020, Nah disinilah mulai panas akibat pernyataan Airlangga Hartarto, terjadi pro dan kontra di media baik dan beberapa grup whatsapp dengan saya ikuti. Puncaknya, sebuah akun twitter dengan nama @ainunnajib menuliskan sebuah twit fenomenal yang diretweet oleh 4200 akun di twitter.

Akun @ainunnajib mendaftarkan: Catatlah manusia-manusia yang lupa kemanusiaannya: Mereka yang diam ketika angka kematian dokter terus naik. Serta teriak ketika angka indeks bagian sekali turun.

Ainun Najib memang selama ini vocal mendukung kebijakan pemerintah yang cantik soal Covid-19, dan mengkritik membanting kebijakan pemerintah yang menurutnya lupa, dari catatan saya, Ainun Najib ini juga salah satu orang yang mengawal pemilu 2014 & pemilu 2019 lewat situs dengan dibuatnya bernama KawalPemiluOrg.

Andai saja Airlangga Hartanto memasukkan arahan Presiden Jokowi pada 24 Agustus 2020 (lihat kronologi pertama), maka mungkin kejadiannya tidak bagaikan ini. Makin banyak yang kata, makin membingungkan.

Walaupun kuota selalu ada, hp merek ternama, tersedia berbagai macam penggunaan untuk video call, rapat online, namun komunikasi di antara elit kita dalam penanganan Covid-19 belum juga membaik.

Teknologi yang seharusnya mendekatkan, malah menjauhkan, itu semua karena kemanusiaan sedang kalah oleh kepentingan lain. Penanganan dan pencegahan Covid-19 belum sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari perbaikan ekonomi.

Padahal lemburnya para Tenaga Kesehatan, TNI, POLRI, Satpol PP, Dishub, Dinkes, Halaman Taruna, relawan dll untuk mencegah Covid-19 adalah bagian terpenting di pemulihan ekonomi.

Jika banjir sudah sampai dipinggang, pastilah manusia dalam rumah yang kita selamatkan, bukan buku rekening. Jika banjir sudah melewati bibir, barulah kita sadar, nyawa adalah segalanya.

Dan, di kurun syarat penanganan krisis komunikasi di Covid-19, serahkan pada Jubir Pemerintah, tidak semua menteri harus kata. (*)

***

*) Setia: Hariqo Wibawa Satria, pengamat media dari Komunikonten, Institut Media Baik dan Diplomasi, Penulis Buku Lembut Mengelola Tim Media Sosial.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia. co. id