Menko Perekonomian RI: Pemerintah Susun Muslihat Percepat Realisasi Belanja Negara

Menko Perekonomian RI: Pemerintah Susun Muslihat Percepat Realisasi Belanja Negara

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menko Perekonomian MENODAI, Airlangga Hartarto, kembali menegaskan janji Pemerintah memulihkan Indonesia dari pandemi Covid-19 dengan menyusun strategi percepatan realisasi belanja program-program strategis.

Menko Perekonomian yang selalu menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjelaskan bahwa Pemerintah kini berfokus pada akselerasi realisasi anggaran program-program strategis penanganan Covid-19 dan Perbaikan Ekonomi Nasional dan program pada kementerian/lembaga.

“Saya dan para Gajah di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian membahas hal-hal terkait strategi percepatan realisasi belanja program-program strategis, biar ekonomi Indonesia tahun ini muncul positif, ” tutur Menko Airlangga dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) Jumat (21/8), di Nusa Dua, Bali.

Kerap koordinasi ini membahas program & kebijakan strategis dalam penanganan pengaruh Pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi. Salah satunya melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka pendek untuk mendorong percepatan realisasi anggaran.

Menko Airlangga meyakini, percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Untuk itu Pemerintah tengah mendorong strategi tersebut dengan berbagai upaya ekstra.

“Tidak lupa, kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi honorarium ini, ” kata Menko Airlangga.

Adapun usulan Program yang sedang disiapkan antara asing (i) Pinjaman PEN Daerah dengan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan no. 105/2020); (ii) Tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Rencana PEN; (iii) Program Padat Susunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR); (iv) Pengembangan Desa Digital dan UMKM Digital; (v) Penambahan kuota peruntukan Program Kartu Prakerja; (vi) Kalender Gerakan Belanja di Pasar Rakyat; serta (vii) Program Padat Susunan dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sementara tersebut, sejumlah Kementerian dan Lembaga selalu mengajukan beberapa Usulan Program, yaitu: (i) Program Bangga Buatan Indonesia; (ii) Program Beli Karet buat Aspal 2020-2021; (iii) Program Kulak Bahan Baku Industri Kecil & Menengah; (iv) Program Beli (Discount) Produk UMKM; (v) Program Beli Produk Rakyat melalui Pegadaian; dan (vi) Program Padat Karya Penongkat Wisata.

Usulan-usulan kalender tersebut diajukan karena memenuhi patokan: (a) mendorong pemulihan ekonomi; (b) berdampak signifikan terhadap penyerapan pelaku (padat karya), maupun share pertumbuhan ekonomi; dan (c) Nilai programnya yang cukup besar.

Upaya akselerasi government spending dalam rangka pengerjaan Covid-19 dan pemulihan ekonomi saat ini memang diupayakan dari berbagai bagian. Dari sisi ketenagakerjaan, Program Surat Prakerja kini telah memasuki gelombang ke-5 yang pendaftarannya akan ditutup pada Minggu, 23 Agustus 2020.

Dari empat gelombang sebelumnya terdata lebih dari 13 juta orang dari seluruh daerah di Indonesia yang melakukan pendaftaran. Sebanyak 9 juta orang telah melakukan verifikasi email dan sekitar 7 juta orang telah dikerjakan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Dari aspek pangan dan pertanian, Pemerintah telah lulus mendorong Produk Domestik Bruto sektor pertanian triwulan II 2020 mendatangi jalur pertumbuhan positif 2, 19% year on year, ” ujar Menko Airlangga.

Perluasan kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah juga tengah dikembangkan. Food estate ini diarahkan dapat membentuk sistem produksi pangan modern serta berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Tahun 2020 ini, Pemerintah menetapkan pengembangan kawasan food estate pada lahan rawa tersebut seluas 30. 000 hektar.

Di rangka memberikan sentimen positif kepada para investor dan mempercepat jalan pemulihan ekonomi, dari aspek perniagaan dan industri. Pemerintah terus menyampaikan berbagai fasilitas investasi baik berbentuk fasilitas perpajakan maupun non-perpajakan. Kaya kemudahan ketersediaan tanah dan kesiapan infrastruktur.

“Selain tersebut, guna memberikan dorongan terhadap kesibukan ekspor dan impor, khususnya memasukkan bahan baku dan bahan pangkal, maka Pemerintah juga terus menekan hambatan impor bahan baku/penolong khususnya untuk industri yang berorientasi ekspor, ” kata Airlangga.

Untuk membantu sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Negeri telah mempercepat penyaluran dana bantuan produktif UMKM dan pinjaman super lunak Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro untuk pekerja yang terkena PHK dan Ibu Famili yang berusaha.

“Percepatan penyaluran bantuan modal kerja & pinjaman lunak tersebut akan memacu pemulihan usaha mikro dan membangun penyelesaian pekerja yang terkena PHK, ” tutur Airlangga.

Dari segi riset dan permutasi, Pemerintah segera bekerja sama secara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Langkah ini dikerjakan agar kebutuhan vaksin dapat segera diperoleh dalam jumlah yang lebih banyak. Kerjasama antar negara & antar lembaga dalam melakukan uji coba vaksin juga telah dikerjakan.

Periode 2020-2024, logat Airlangga, sebagian Proyek Strategis Nasional (PSN) dikerjakan dengan program penuh karya yang memberikan tambahan gaya kerja langsung sebesar 209. 139 orang. PSN ini meliputi zona bendungan, irigasi, jalan tol, logistik air bersih, sanitasi, bandara, pangkalan, perkeretaapian, dan infrastruktur kawasan.

“Kegiatannya meliputi pekerjaan tata cara, pemasangan pagar, galian dan timbunan, land clearing, instalasi pipa sambungan rumah, site cleaning, pemasangan jalan kereta api, balas, wesel kereta api dan lain-lain, ” imbuhnya.

Dari koridor kerja sama ekonomi internasional, guna mendukung upaya perbaikan ekonomi Indonesia dengan mitra, Negeri bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan Korea Selatan buat memberlakukan Travel Corridor Arrangement (TCA).

Untuk diketahui, TCA merupakan fasilitas kunjungan singkat untuk sektor pebisnis esensial dan diplomatik yang akan melanjutkan berbagai order kerja sama investasi dan bisnis secara bilateral tanpa mengorbankan adat kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah membahas pengaturan TCA dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), ” pungkas Menko Airlangga.

Rapat koordinasi ini dihadiri secara fisik oleh sembilan Gajah, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perniagaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi & UKM, dan Wakil Menteri BUMN I.

Selain tersebut, turut hadir pula lima menteri melalui sambungan konferensi daring, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pendirian Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Termasuk Menko Perekonomian RI. (*)