Nikah Online

TIMESINDONESIA, SURAKARTA – Kementerian Agama RI (Kemenag RI) melalui Ditjen Bimas Islam zaman menerbitkan Surat Edaran (SE) bohlam 2 April 2020 lalu tentang protokol penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk pelayanan Bimas Islaman. Surat Edaran tersebut diperuntukkan ke seluruh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan penghulu yang intinya mengatur tentang layanan publik pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Saat itu, Kementerian Keyakinan berharap masyarakat menunda atau menjadwal ulang rencana pelaksanaan akad nikahnya selama darurat Covid-19. Pelaksanaan pemberkatan di masa pandemi Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani. Departemen Agama waktu itu melayani pencatatan nikah melalui mekanisme pendaftaran yang tidak dilakukan dengan tatap muka di KUA, tetapi dilakukan secara online.

Kementerian Agama sangat berharap masyarakat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan layanan sekali lalu menunda permintaan pelayanan yang memerlukan tatap muka secara langsung. Masa masa darurat Covid-19 kini berangsur surut, pelaksanaan akad nikah sebab Kementerian Agama tetap harus sebati protokol kesehatan untuk pelaksanaan bagi pasangan calon pengantin. Bagi bahan pengantin dan anggota keluarga dengan mengikuti prosesi akad nikah harus membasuh tangan dulu dengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker pra masuk ke acara pernikahan.

Sesuai protap, saat kirab akad nikah, baik penghulu, pemangku nikah dan calon pengantin pria menggunakan sarung tangan dan kedok pada saat ijab kabul. Pertalian Online Perubahan proses menuju pelaksaan akad nikah yang dilakukan menggunakan digital tentu sangat memudahkan calon pengantin di masa pandemi Covid-19. Selain mempermudah proses administrasi, bahan pengantin juga tidak perlu kudu antri saat melengkapi syarat administrasi pernikahan karena tinggal dilakukan dengan online.

Lantas, mengapa tidak sekalian saja pelaksanaan ketentuan nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya?

Dalam menyongsong normal segar (new normal) segala metode, ideal dan budaya banyak yang berubah. Tatkala proses administrasi menikah memasang pola digital, mengapa tidak lalu berlanjut pada tahapan selanjutnya? Toh semua dapat menerima dan menyampaikan nilai keselamatan bersama, baik bagi pengantin dan penghulu (naib), beserta tamu undangannya.

Di pandangan penulis, barangkali digitalisasi janji nikah di era normal hangat menjadi sebuah alternatif. Karena tugas penghulu pasti mau tidak bakal harus melanjutkan agenda menikahkan pengantin saat pengantin belum memenuhi protap yang sudah sejak awal ditentukan. Penghulu pasti memaklumi mengingat kekuatan calon pengantin berbeda-beda. Bagi yang mampu, tentu memenuhi protap pertalian di tengah badai Covid-19 dapat dipenuhi dengan baik. Namun untuk yang menengah atau yang kemampuannya dibawah rata-rata, tentu tidak mampu memenuhi protap pemberkatan di musim pandemi Covid-19 saat ini.

Penghulu pasti was-was dan harus siap mental, baik ada batin saat menikahkan pasangan calon pengantin. Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, melaksanakan digitalisasi perikatan nikah yang dilakukan secara online baik melalui telepon, video call atau penggunaan aplikasi berbasis web lain barangkali menjadi solusi. Dilematika Penghulu saat menikahkan calon mempelai menjadi buah simalakama. Penghulu harus jaga jarak (social distance) dengan calon pengantin, saksi dan undangan. Penghulu harus cuci tangan pra masuk pintu pasangan yang suka menikah. Kalau perlu, penghulu kudu pakai Alat Perlindungan Diri (APD) supaya aman dari virus, laksana masker atau sarung tangan pra membubuhkan tanda tangan, menyiapkan kertas, pulpen dan lain sebagainya.

Kedua, penghulu berinteraksi langsung dengan orang rawan pandemi Covid-19. Budaya salaman bagi calon pengantin, orang tua pengantin dan tamu undangan dilakukan tiba-tiba kepada penghulu. Uluran tangan yang ikhlas ke penghulu menjadi simalakama penyebaran Covid-19 tanpa sengaja. Ketiga, penghulu kudu pindah tempat rawan pandemi Covid-19. Saat bertugas, penghulu menikahkan kurang pasang pengantin. Penghulu harus tukar sesuai jadwal pernikahan yang disepakati. Keempat, penghulu rawan terkena masalah hukum.

Peran beserta penghulu tentu punya relasi kuat dengan pengantin saat melaksanakan perjamuan pernikahan. Bila yang punya keinginan nekat dan tidak mau memenuhi protokol kesehatan, tentu membawa dampak hukum yang melibatkan penghulu. Dilematika penghulu ini barangkali dapat diatasi dengan tatanan baru di kurun normal baru melalui nikah online.

***

*) Oleh: Dra. Alik Chusnah, M. Pd, Dekan Fakultas Tarbiah IIM Surakarta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Lama naskah maksimal 4. 000 ciri atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Memotret diri dan nomor telepon dengan bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Sidang pengarang berhak tidak menayangkan opini dengan dikirim.