Pemberian Satyalancana Terpaksa Ditunda Karena Pandemi CoronaÂ

TIMESINDONESIA, POSO – Penyerahan tanda kehormatan satyalancana susunan satya kepada PNS yang berkinerja dan setia terhadap Pancasila, UUD 1945 dan NKRI di Sulteng terpaksa ditunda karena pandemi corona.

“Biasanya penyerahan satyalancana dirangkaikan pada momen upacara keterangan HUT Provinsi Sulteng setiap 13 April. Tahun ini terpaksa ditunda karena pertimbangan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona, ” kata Kepala BKD Provinsi Sulteng Asri, Selasa (12/5/2020).

Menurutnya tahun 2020 ini sebanyak 293 PNS lingkup Provinsi Sulteng yang menerima satyalancana karya satya.

Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 71 PNS provinsi menerima satyalancana karya satya XXX Tahun, 87 PNS untuk satyalancana karya satya XX Tahun dan sisanya menerima satyalancana karya satya X Tahun.

Salah satu penerimanya adalah Sekda Mohammad Hidayat Lamakarate, untuk kategori Satyalancana Karya Satya XXX Tahun.

Mantan Karo Organisasi ini kendati mengimbau ke tiap bagian kepegawaian OPD provinsi untuk berkoordinasi secara BKD supaya dapat mengambil satyalancana dan lalu menyerahkan ke PNS masing-masing OPD yang namanya terekam dalam daftar penerima satyalancana.

“Silahkan berhubungan langsung ke BKD, ” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa penyerahan satyalancana di Sulteng hanya dilaksanakan dua kali setiap tahun yaitu dalam 13 April (HUT provinsi) serta 17 Agustus saat upacara peringatan proklamasi kemerdekaan RI.

“Tidak menutup kemungkinan jika corona cepat berakhir penyerahan satyalancana akan dilaksanakan dalam upacara 17 Agustus.

Sementara mengenai jalan pengusulan satyalancana Kabid Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian Neng Elly mengatakan bahwa kini penginputan nama-nama pengawai beserta berkas pendukungnya dikerjakan online dan hanya pada era (bulan) tertentu saja.

Adapun berkas-berkas yang mesti dilengkapi antara lain daftar riwayat tumbuh singkat, SK CPNS, SK jabatan terakhir, SK pangkat terakhir, tulisan keterangan tidak pernah kena balasan disiplin, SKP satu tahun terakhir dan daftar hadir 3 bulan terakhir.

“Nanti sistem akan memeriksa mana yang memenuhi syarat dan yang tidak menutup syarat (TMS), ” terangnya.

Pada tahun ini lanjutnya, ada kebijakan baru yaitu di surat pengantar pengusulan PNS daerah. Para calon penerima satyalancana dengan sudah lolos verifikasi sistem harus ditandatangani gubernur dulu sebelum dikirim ke pusat. (*)