Pilkada di Tengah Pandemi, Antara Terpaksa dan Dipaksakan

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Kurang lebih sudah dalam kurun waktu tiga bulan pemerintah menetapkan penyebaran Covid-19, sebagai kesusahan nasional. Tepatnya dimulai pada rata-rata bulan Maret 2020.

Berbagai strategi penanganan terus dilakukan oleh pemerintah negeri ini. Tiba dari penerapan Social dan Physical Distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga dicetus tatanan New Normal.

New Lazim merupakan perubahan perilaku untuk pasti menjalankan aktivitas normal namun ditambah dengan penerapan protokol kesehatan berjalan menekan penyebaran Covid-19. Prinsip itu adalah penyesuaian dengan pola hidup. Yaitu “tranformasi untuk menata kesibukan dan perilaku baru, disaat kala pandemi, yang kemudian akan dibawa sampai ditemukannya vaksin untuk Covid-19”. Setidaknya begitu kata ketua Awak Pakar Gugus Tugas Percepatan Pengerjaan Covid-19, Wiku Adisasmita.

Tidak lepas dari keputusan New Normal, tahapan penyelenggaraan Pilkada serempak pada tahun 2020 yang awal sempat tertunda sejak Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor satu Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada 4 Mei 2020.

Perpu tersebut mengubah waktu pelaksaan pengumpulan suara yang semula dijadwalkan dalam 23 September 2020 sebagaimana dengan dicantumkan pada UU No 10 Tahun 2016, kini sudah diputuskan menjadi Desember 2020.

Maka, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Perpu tersebut, pada 27 Mei lalu DPR RI bersama KPU RI dan Pemerintah menyetuji dengan resmi bahwa Pilkada Serentak dengan semula tertunda dapat dilanjutkan. Tepatnya pada hari Rabu, 9 Desember 2020. Hal itu dikuatkan sebab diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemililihan Umum Dan Rancangan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Tumenggung, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Salah satu asas yang menguatkan dilanjutkannya pelaksanaan Pilkada 2020 adalah, agar tak penuh kekosongan jabatan. Karena saat kedudukan kepala daerah diisi oleh pemangku tugas kepala daerah, bukan tak hanya legitimasi tak kuat di menjalankan roda kepemerintahan, tapi serupa lemah dalam eksekusi kebijakan penanganan Cocid-19 di daerahnya masing-masing.

Terlepas dari kontroversi pemungutan keputusan penyelenggaraan Pilkada lanjutan dengan akan dilaksankan pada tahun ini karena alasan pandemi masih berlangsung. Pemerintah melalui Mendagri juga menyatakan bahwa opsi diundurnya Pilkada ke tahun 2021 tak menjamin pendemi ini akan barakhir.

Menurut WHO, Virus Corona sedang tetap ada selama vaksin masih belum ditemukan. Jika vaksin terlihat pun harus dilanjuti dengan tes coba, produksi masal, distribusi serta pelaksanaan vaksinasi butuh waktu yang relatif lama.

Melakukan pemungutan suara ditengah Pandemi Covid-19 tentu juga harus mempertimbangkan risiko yang mungkin akan dihadapi. Terutama masalah keamanan dan keselamatan aparat dan pemilih dari ancaman penularan Covid-19. Hal ini dikarenakan kurang tahapan penting Pilkada memungkinkan menerbitkan kerumunan massa.

Selain itu masalah berkurangnya partisipasi pemilih juga harus menjadi perhatian. Sebab dengan alasan untuk menghindari bertemunya banyak orang, tidak menutup jalan calon pemilih juga enggan memberikan hak suaranya untuk datang ke TPS.

Tanpa mempertentangkan keputusan penetapan Pilkada lanjutan yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan kalangan yang meminta penundaan, pertanyaannya adalah bagaimana cara pemerintah dalam mendesain Pilkada diera New normal?. Apabila pandemi ini memang belum berakhir, maka daya risiko juga tetap sama jarang ditunda atau dilaksanakan.

Tahapan Pilkada dimasa normal

Tidak mampu dipungkiri bahwa rangkaian tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada sebagaimana dengan sudah biasa dilakukan pada kesibukan Pemungutan Suara sebelumnya, terdapat kurang tahapan yang seolah mengharuskan ataupun bahkan wajib mengumpulkan banyak orang.

Misalnya disaat dimulainya persiapan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP). Bimbingan Teknis yang harus dilakukan oleh Badan Pemilihan kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tanpa tersendiri kegiatan kampanye yang rutin dilakukan oleh setiap Pasangan Calon (Paslon), sampai pada puncaknya hajat lima tahunan tersebut. Yakni pemungutan pandangan di tingkat TPS.

Dari beberapa uraian tahapan yang saya sampaikan tersebut sangat pergi belakang dengan apa yang kudu dilakukan oleh semua lapisan bangsa untuk percepatan penanggulangan penyebaran Pandemi Covid-19. Karena ditahapan itulah malah yang akan terjadi adalah sebaliknya, yaitu percepatan penularan pandemi Covid-19 bukan penanggulangan.

Selanjutnya adalah masalah bagaimana para petugas pemungutan suara itu mendesain proses pemungutan suara di era New Normal ini. Tentu ini menjelma sangat perlu untuk diperhatikan mengigat target dan capaian kesuksesan pengamalan Pilkada ditengah situasi Pandemi itu yang tetap harus dicapai dengan tanpa mengurangi kualitas Pilkada tersebut sendiri.

Situasi itu merupakan momentum bagi masyarakat untuk “tetap produktif namun aman sejak Covid-19”, seperti yang sudah kerap disampaikan oleh Bapak Jokowi demi Presiden Republik Indonesia. Kebiasaan gres yang produktif namun aman lantaran Covid-19 ini harus menjadi karakter ditengah upaya percepatan penanggulangan Covid-19. Selain itu disaat yang berbenturan pula masyarakat juga harus dapat beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, tata kelola baru dalam urusan publik, termasuk pelaksanaan Pilkada 2020.

Untuk mendapatkan hasil terkemuka dari proses pemungutan suara dengan tetap berlangsung namun tetap tenang dari Covid-19, perlu dilakukan pola kegiatan tersebut pada level teknis pengaturan serta praktik pelaksanaannya, menetapkan menjaga keselamatan petugas dan pemilih. Tanpa mengurangi kualitas dari Pilkada itu sendiri.

Metode pemungutan suara harus dilakukan dengan pola kenormalan baru, dengan cara disiplin tinggi dalam penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan dengan dilaksanakan oleh pihak penyelenggara Pemilu maupun masyarakat pemilih. Dengan jalan mencegah kerumunan, menjaga jarak dengan orang lain, menjaga kebersihan lengah serta menggunakan masker.

Adapun protokol yang bisa dikerjakan misalnya pada tahapan pemutakhiran masukan pemilih dan bimbingan teknis mampu menggunakan semacam aplikasi daring atau tatap muka berjarak. Mengurangi rancangan kampanye dalam bentuk pengumpulan massa seperti rapat umum, pertemuan terpatok, hingga pertemuan tatap muka. Aksi bisa dilakukan dengan memaksimalkan usaha melalui media, pemasangan alat peraga kampanye, dan bentuk lain yang dapat mengumpulkan orang banyak.

Pada saat pemungutan bahana, dapat dilakukan dengan membatasi jumlah pemilih yang berada di TPS dengan mengatur waktu kedatangan, jumlah kursi tunggu, serta menjaga langkah antara calon pemilih termasuk menyimpan air dan sabun untuk cuci tangan. Mewajibkan semua elemen berangkat dari KPPS, saksi, Pengawas TPS, serta pemilih untuk menggunakan kedok saat berada di TPS.

Dengan demikian, sejak diaktifkannya kembali semua elemen Penyelenggara Pemilu dari jajaran KPU maupun BAWASLU di tingkat kecamatan sampai dukuh pada 15 Juni lalu oleh sebab itu sejak saat itu pula seharusnya menyatukan pemahaman untuk bekerjasama. Kalau Pilkada yang akan dilaksanakan dalam tanggal 9 Desember 2020 adalah Pilkada dalam situasi tak umum atau normal dalam bentuk dengan baru (new normal).

Untuk itu, dalam mendesain Pilkada perlu dilakukan penyesuaian agar tak terbelenggu oleh peraturan Pilkada dengan sudah terjadi sebelumnya. Bahkan mampu dikatakan Pilkada 2020 bukan teristimewa “pesta demokrasi” dalam arti jadi momen uforia dan kemeriahan secara perayaan yang selalu melibatkan penuh orang. Namun lebih menitik beratkan pada kualitas dari hasil penyelenggaraan Pilkada yang harus tetap tersem-bunyi. (*)

*) Penulis: Iqbal Bahtiar Amrullah, alumni Santri PP. Al-Falah Silo Jember. Saat ini menjadi Anggota PPS, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis, tidak menjadi arah tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Lama naskah maksimal 4. 000 huruf atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon dengan bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini dengan dikirim.