Gedung-KPK

PKS Minta KPK RI Bertanggungjawab Soal Nasib Pegawai dengan Tak Lulus TWK

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kepala DPP PKS Mardani Ali Sera meminta KPK RI membuka soal nasib 75 orang pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat mendaulat status menjadi ASN.

Diketahui, 75 lantaran 1. 351 orang pegawai KPK tak lulus tes wawasan kebangsaan. Tes itu merupakan syarat pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN. Hal itu diatur di revisi UU KPK.

Ia menilai, ini bukan lagi urusan privat. Pasalnya, KPK adalah lembaga yang dipercayakan oleh bangsa untuk memberantas korupsi yang masih berkecamuk di Indonesia.

“Ini kudu dibuka ke publik sebab sudah menjadi urusan kita semua. Nasib pegawai KPK, yang sebagian berstatus penyelidik/penyidik, apalagi yang senior sudah mengharumkan nama KPK. Besarnya KPK pun tidak lepas dari peran penyidik & pegawai KPK yg telah berdedikasi selama ini, ” tulis Mardani diakun Twitternya, Jumat (7/5/2021).

Informasinya, sebesar penyidik kawakan masuk jadwal 75 orang tersebut. Kurang di antaranya seperti pemeriksa Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap.

“KPK mesti duduk menyerempakkan bersama Kemenpan RB untuk menjelaskan duduk permasalahan, termasuk TWK tadi. Apa tafsiran dan tujuannya. Plus kok ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak standar dan tricky. Seluruh tidak boleh lempar tangan, mesti bertanggung jawab, ” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa menyampaikan, ada 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat saat mengikuti TWK. Namun ia menegaskan, mereka tak diberhentikan sejak KPK.

Masa ini, KPK menunggu penjelasan dan tindak lanjut melanda hasil tes dari bagian Kemenpan RB serta Pranata Kepegawaian Negara (BKN).

“Selama belum tersedia penjelasan lebih lanjut daripada Kemenpan RB dan BKN RI, KPK tidak bakal memberhentikan 75 pegawai dengan dinyatakan TMS, ” logat Cahya.

Cahya menegaskan, hingga saat itu KPK RI tidak memecat para pegawai yang dinyatakan tak lolos dari asesmen untuk peralihan ke ASN tersebut. Selain itu, KPK akan menerbitkan surat kesimpulan penetapan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan untuk disampaikan ke pegawai yang memenuhi syarat maupun yang tidak. (*)