Posisi Rakyat dalam Menjaga Entitas Demokrasi di Pilkada

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Media sosial akhir-akhir tersebut diwarnai dengan kontestasi pilkada dengan akan dilaksanakan tanggal 9 Desember mendatang. Semarak ajang 5 tahunan tersebut memberikan dampak yang pas signifikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, seperti contoh melemahnya kemampuan pribadi dalam menghargai pilihan orang lain, membenci orang yang tidak sependapat denganya, melemahnya netralitas, dan semua itu bisa merusak citra dengan sudah melekat pada masyarakat Nusantara yakni persatuan.

Pemilu sendiri merupakan alat pemilihan sosok pemimpin selama hampir 5 tahun pada tingkat daerah maupun pusat, pemilu diyakini memiliki solusi atas terbentuknya sebuah sistem kepemimpinan dengan adil dan beradab, dengan pemilu negara diyakini memiliki marwah demokrasi yang tinggi. Seperti dapat dilihat dari indeks demokrasi internasional Indonesia menempati posisi ke-64 dari 167 negara di dunia, bisa dibilang cukup baik untuk negara multikulturalisme yang mempunyai banyak sekali kedamaian.

Meskipun banyak seluruhnya problem di dalamnya seperti perpecahan secara golongan sosial, ataupun menurunya kamampuan manusia dalam menerima suatu perbedaan pilihan menjadi titik tumpu yang sampai saat ini belum terselesaikan. Apalagi dengan mudahnya manusia berkomentar dan berdalih apapun dalam sosial media menambah runyamnya momen 5 tahun sekali ini.

Diketahui ada sebanyak 144 kabupaten dan 37 kota yang menyelenggarakan pemilihan daerah, untuk menggembala jalannya demokrasi secara adil serta tidak menyalahi aturan bahkan asas dan hak asasi manusia secara berlebihan, kita sebagai masyarakat kudu mengetahui posisi dan turut beserta dalam menjaga nyawa keadilan pada Indonesia. Selayaknya kita memandang beberapa unsur agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa menyoreng marwah demokrasi.

Kalau melihat etimologi demokrasi sendiri terbagi menjadi perut asal kata yakni demos dengan artinya rakyat dan kritos adikara. Secara terminologi bahwa demokrasi yaitu sebuah sistem pemerintahan ataupun politik yang secara esensial berada di tangan rakyat. Dengan nilai-nilai dengan ada tersebut seharusnya spirit dengan dibangun harus sejalan dengan dasar etis manusia akan tetapi realitas berkata lain jauh dari nilai-nilai demokrasi kecurangan dalam pemilu atau pilkada sangat rawan terjadi kaya politik uang atau menegemen rumor yang memecah belah rakyat.

Mempunyai sikap yang berintegritas, sebagai bagian sebuah bangsa & negara yang menganut sistem demokrasi, posisi masyarakat menjadi sangat istimewa apalagi dihadapkan pada sebuah alternatif yang berpengaruh pada esensi kesejahteraan rakyat.

Hak seleksi seharusnya menjadi ruang bebas untuk masyarakat dalam mengeksperikan pendapat politisnya, yang jelas hal itu berdasar pada visi dan misi bahan kepala daerah. Bukan pada eksistensial per individu paslon atau keluarga yang mendeklarasikan diri sebagai relawan atau pendukung lewat strategi kebijakan praktis.

Memang dalam sistem demokrasi, politik praktis bukan menjadi hal baru melainkan menjelma mesin pemenangan dari suara yang sudah bulat untuk mendukung salah satu pasangan calon akan namun mempunyai kekurangan pada unsur legitimasi karena banyak pertentangan dan tidak puasnya sebagian kelompok atas keputusan jumlah suara yang didapat.

Selayaknya kita sebagai mesyarakat Indonesia menjaga marwah dan asas demokrasi itu sendiri, dengan mengabulkan serangkaian tindakan pengawasan maka kita sudah menjadi bagian dari suksesor pilkada yang adil dan menutup standar demokrasi.

Semua warga negara tidak terkecuali, bisa melakukan tindak pengawasan dengan aksioma menjalankan standart demokrasi yang ada, bahwasanya pemilu atau pilkada kudu dilakukan dengan adil tanpa manipulasi. Meskipun dalam praktiknya masih banyak di temui kesalahan-kesalahan yang dianggap sepele tapi malah akan menyengsarakan rakyat nantinya.

Perlindungan bisa di bedakan menjadi perut bagian yakni “pengawasan tahapan” serta “pengawasan non tahapan” dan dibanding kedua bagian ini menjelaskan mengenai tindakan untuk melihat dan menyaksikan jalanya pemilu atau pilkada dengan bijak dan netral. (Workshop, KPP Bawaslu Gresik, 2020)

Pada bagian pertama yakni pengawasan tahapan kita dituntut untuk memasukkan alur serta mengawasi dari berangkat proses penyusun data pemilih, kala kampanye, masa tenang, sampai di pemungutan dan perhitungan suara. Peristiwa tersebut penting untuk mengurangi tindak kecurangan yang bisa saja terjadi.

Untuk bagian ke-2, pengawasan non tahapan terdiri dari mengawasi ASN saat masa kampanye, politik uang, sampai netralitas pengelola. Untuk pelaporan sendiri bisa dengan lisan menghubungi pengawas pilkada tingkat lelurahan/ desa, panwascam (panitia penilik kecamatan) atau kepada bawaslu kabupaten.

***

*)Oleh: Adyad Ammy Iffansah, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter ataupun sekitar 600 kata. Sertakan kejadian hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang mampu dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi mempunyai tidak menayangkan opini yang dikirim.